Berbincang Politik dan Demokrasi PERMITHA

Bangkok (11/09), Departemen Kajian Strategis Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand (Permitha) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di KBRI pada pukul 10.00 waktu setempat. Diskusi perdana setelah paruh tahun kepengurusan ini dihadiri oleh seluruh pengurus Departemen Kajian Strategis (Kastrat) dan hadir pula Bayu Pramesona selaku Presiden Permitha 2016. FGD ini membahas  mengenai “Politik dan Demokrasi”.

Pada bulan Desember 2016 mendatang, Permitha berencana untuk melakukan pergantian kepengurusan. Selama ini proses dilakukan melalui semi-parlementer, di mana presiden Permitha dipilih melalui keterwakilan oleh dewan formatur yang ditunjuk oleh peserta musyawarah besar (Mubes). Proses ini dirasa telah berhasil menghasilkan kepengurusan Permitha yang baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi dua tahun terakhir ini muncul wacana pemilu langsung, dengan harapan keterlibatan seluruh mahasiswa Indonesia di Thailand lebih optimal dalam memilih pemimpinnya. Namun, isu politik ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Permitha.

Sehingga berlatar belakang hal tersebut, dari pihak departemen Kastrat melakukan jajak pendapat via online kepada semua pengurus dan anggota Permitha yang tersebar di seluruh wilayah Thailand. Hasil jajak pendapat dalam kurun waktu 10 hari ini lantas mengkajinya dalam FGD. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa dari 50 responden yang masuk, didapatkan 50% responden yang memilih pemilihan langsung dan 50% responden yang memilih pemilihan keterwakilan. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden laki-laki cenderung memilih pemilihan langsung dengan presentase 60:40, sedangkan responden perempuan cenderung memilih pemilihan keterwakilan dengan presentase 44:56.

“Kedua cara pemilihan (pemilihan keterwakilan dan pemilihan langsung –red) memilki kelebihan dan kekurangan. Jika tetap dengan pemilihan keterwakilan, maka ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki agar partisipasi anggota lebih optimal. Sedangkan jika berganti dengan pemilihan langsung, maka perlu juga adanya persiapan-persiapan teknis serta perubahan legal formal yang harus dilakuan” terang Fahrizal Adnan selaku Kepala Departemen Kajian Strategis, saat memberikan pernyataan pembuka dalam memimpin jalannya forum ini. Beberapa anggota pun menyampaikan pendapatnya masing-masing dan ditanggapi oleh Presiden Permitha. Dia mengatakan bahwa dalam pemilihan keterwakilan, adanya dewan formatur menjadikan kurang efisiensi waktu dan menimbulkan kekecewaan jika hasil akhir tidak sama dengan suara terbanyak saat pemilihan dalam forum Mubes.

Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya dapat dipetik kesimpulan yakni penghapusan dewan formatur melalui revisi AD-ART sebelum Mubes dilaksanakan, dengan catatan harus membentuk tim untuk membahas draf pra-Mubes. Berlaku pemilihan langsung pada bulan Desember 2016 nanti sebagai masa transisi. Untuk pembahasan pemilihan tahun depan jika ingin diubah, maka melalui AD-ART di pengurusan baru. Mungkin bisa ditambah selain pemilihan langsung di tempat Mubes juga bisa dilakukan via online atau pembacaan hasil suara oleh perwakilan tiap simpul (jika berhalangan hadir). Demikian poin-poin penting dari hasil Focus Group Discussion (FGD) perdana Departemen Kajian Strategis Permitha. Semoga program kerja ke depannya berjalan dengan lancar.

Salam Perhimpunan!! Salam Integritas!!

Comments

comments